Ilmu cuaca, ilmu lingkungan, dan ilmu planologi jelas ilmu-ilmu yang apabila diikuti dengan penuh disiplin, besar artinya dalam upaya pencegahan banjir. Dengan memahami cuaca lebih baik, para birokrat bisa membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas mereka, juga membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan persiapan menghadapi keadaan darurat bencana. Pada sisi lain, memahami ilmu lingkungan baik untuk meningkatkan kesadaran agar senantiasa hidup harmonis dengan alam, tidak merusaknya. Sementara dengan planologi bisa diperoleh perencanaan dan penataan kota serta wilayah yang tidak saja baik bagi warga, tetapi juga selaras dengan alam.
.jpg)
Bila banjir mulai reda, tiba saatnya untuk belajar dari banjir akbar Jabodetabek 2007 dan menyusun empat program kerja pengelolaan banjir. Program pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Hingga kini Jakarta memakai pola Van Breen (1923) yang dikembangkan pemerintah bersama NEDECO Belanda (1974, 1999) dan JICA Jepang (1997, 2004) menjadi Rencana Induk Pengelolaan Banjir dengan menata 13 sungai dan membangun Banjir Kanal Barat dan Timur. Program ini mencakup pengelolaan daerah aliran sungai, pengerukan berkala kedalaman sungai, serta pemeliharaan situ regulator dan waduk retensi sebagai terminal banjir dalam rangka storm water management.
Program kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Fungsi utama Jakarta sebagai ibu kota negara. Hadirnya bangunan Istana Presiden, Kompleks Bank Indonesia, kantor departemen dan kedutaan asing memberi isi pada fungsi utama kota. Karena itu, “memindahkan ibu kota negara atau kegiatan pemerintahan ibu kota ke luar Jakarta” adalah gagasan yang mahal dan tidak menyentuh persoalan utama. Beban kota hanya bisa dikurangi dengan menyederhanakan fungsi kota dan menyebarkan “gula-gula” ke luar kota.
Program ketiga bertujuan untuk mengoreksi pasar dengan memperhitungkan jasa penduduk memelihara lingkungan. Jika penduduk hilir ingin menghindari “banjir kiriman”, selayaknya mereka dan pemda membayar “jasa memelihara ekosistem meredam banjir kiriman” kepada penduduk dan pemda di hulu.
Program keempat, mengefektifkan pelaksanaan program. UU Penataan Ruang Nomor 10 Tahun 1992 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat memimpin perencanaan tata ruang yang mencakup lebih dari satu provinsi.
Kebanyakan kota-kota di Jepang berada di bawah level ketinggian sungai. Apalagi dibangunnya subway akan menumbuhkan underground city dan pusat-pusat keramaian sampai beberapa tingkat ke bagian bawah tanah. Hal ini sangat rawan terhadap bahaya banjir merusak. Dengan “Familiarizing with the blessing of nature, and compromising with the treaths of nature” (Prof. Hitoshi Ieda), bangsa Jepang menjadi begitu akrab dengan bencana bahkan menikmatinya, “We are lucky feeling the earthquake” (Prof. Furumura). Sehingga wajar lahir generasi brilian yang ahli dalam bidang-bidang penanganan bencana dengan membaca fenomena alam dan menganalisisnya dengan teori-teori empirik.
Untuk urusan banjir, Bangladesh adalah “jagonya”. Bahkan, bisa disebut sebagai “Negara Banjir Dunia”. Bangladesh adalah negara yang paling banyak terkena banjir, dikarenakan topografi dan lokasi geografisnya. Sekitar 20-25 % kawasan Bangladesh adalah daerah genangan air saat musim monsoon terjadi. Banjir tersebut menyediakan tanah pertanian yang subur dan daerah banjir di Bangladesh tingkat populasinya padat . Penanganan banjir di Bangladesh dibagi empat hal. Pertama dari strategi mitigasi dan manajemen banjir. Kedua, instrumen hukum dalam manajemen dan banjir, dibuat dengan terbitnya berbagai macam regulasi, yang kemudian diintegrasikan dalam National Water Code. Ketiga, dari institusi yang bertanggung jawab pada penanganan banjir. Hal terakhir, terkait dengan kebijakan. Pada 2001 National Water Management Plan (NWMP) yang mencakup juga manajemen bencana terkait dengan air seperti banjir, erosi, dan kekeringan.
0 komentar:
Posting Komentar